Realisasi Belanja Kementerian PUPR Tahun 2021 Capai 46,44 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melaporkan realisasi belanja infrastruktur hingga 19 Agustus 2021 telah mencapai 46,44 persen atau Rp. 66,49 triliun dengan progres fisik 49,67 persen.

Angka tersebut merupakan realiasi dari total anggaran tahun 2021 yang mengalami perubahan dari semula Rp 149,81 triliun menjadi Rp 143,19 triliun.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam meningkatkan kualitas belanja APBN, ada tiga prinsip  reformasi anggaran belanja yang diperhatikan, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

Dengan ketiga prinsip itu, kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan meski di tengah pandemi Covid-19.

“Saya pastikan kegiatan kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (19/08/2021).

Melalui alokasi anggaran tersebut, dilakukan juga program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT).

Program itu di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 58,01 persen atau senilai Rp 14,02 triliun dari total anggaran tahun 2021 senilai Rp 23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan.

“Hal ini khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” ujar Basuki.

Program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja.

Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi Covid-19.

Selain PKT, juga dialokasikan anggaran pembelian produk rakya atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 173,93 miliar.
Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton dengan nilai Rp 49,47 milar, dan realisasinya mencapai 45,87 persen.

Kemudian, pembelian Rosin Ester sebesar Rp 24,55 miliar dengan progres 21,49 persen, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) sebesar Rp 100 miliar dengan progres 28,28 persen.

Untuk mendukung PEN juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata Rp 3,67 triliun dengan progres 46,85 persen, ketahanan pangan Rp 25,84 triliun dengan progres 57,81 persen.

Lalu dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang Rp 2,75 triliun dengan progres 23,49 persen dan Information and Communication Technologies (ICT) Rp 161 miliar dengan progres 37,41 persen.

Khusus untuk kegiatan dukungan PEN pada pembangunan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Super Prioritas (DSP) saat ini progres fisik pembangunan anggaran TA 2021 mencapai 54,72 persen dan progres keuangan 48,37 persen atau senilai Rp 1,59 triliun dari total anggaran Rp 3,29 triliun.

Adapun kelima DSP tersebut yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan bajo dan Likupang-Manado-Bitung.
**(fend)