▪︎ JAKARTA – POSMONEWS.com,-
Dalam upaya memotret dan mencari solusi atas berbagai permasalahan infrastruktur di Kota Malang, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bersama jajaran terkait melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam pertemuan ini, sejumlah isu strategis terkait infrastruktur Bina Marga dibahas, di antaranya meliputi persoalan banjir, perawatan jembatan dan fly over, serta kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah titik kota.
Wali Kota Malang yang kerap disapa Pak Mbois itu menjelaskan bahwa konsultasi dengan pemerintah pusat sangat penting mengingat terdapat sejumlah infrastruktur di Kota Malang menjadi ranah pemerintah pusat dan bukan berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut meliputi jalan, jembatan, daerah sempadan sungai, hingga jalur aliran sungai.
“Mengapa perlu kami konsultasikan? Karena ada beberapa infrastruktur yang bukan menjadi kewenangan Kota Malang. Baik terkait jalan, jembatan, daerah sepadan sungai, maupun jalur aliran sungai. Dari hasil mitigasi, banyak infrastruktur yang mengalami perubahan dan hal tersebut berdampak pada terjadinya banjir maupun kemacetan,” beber orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.
Lebih lanjut Wahyu menyampaikan bahwa keterbatasan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembangunan dan penanganan infrastruktur secara menyeluruh.
“Dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas, tentu diperlukan sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk infrastruktur yang bersifat strategis dan lintas kewenangan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga KemenPU, Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa urgensi penanganan akan menjadi salah satu faktor utama perhatian pemerintah pusat, yang selanjutnya akan dilakukan identifikasi lebih lanjut, termasuk memastikan status kewenangan infrastruktur yang menjadi pembahasan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), permasalahan banjir di sejumlah wilayah umumnya disebabkan oleh faktor sampah, sedimentasi, serta tidak berfungsinya sistem drainase secara optimal.
Pada kesempatan ini, Dirjen Bina Marga memberikan respons positif terhadap berbagai isu yang disampaikan Pemerintah Kota Malang. Salah satu perhatian khusus diarahkan pada kondisi Jembatan Muharto Barat yang dinilai rentan secara konstruktif.
Jembatan tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai penghubung kawasan logistik, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat guna mendukung kelancaran mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.▪︎(Kmf/AHM)
