Kementerian PUPR Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur 2023

▪︎JAKARTA-POSMONEWS.COM,-
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan target prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2023 di seluruh daerah di Tanah Air.

Pertama, pembangunan jalan tol sepanjang 297 kilometer (km) di 12 ruas, antara lain Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (Kutanegara-Taman Mekar) sepanjang 19,4 km, Kayuagung-Palembang-Betung Seksi 2 dan 3 sepanjang 69,2 km, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 3 dan 4 (Tebing Tinggi-Pematang Siantar) 58 km, dan Pasuruan-Probolinggo Seksi 4 (Probolinggo Timur-Gending) 8 km.

“Kemudian menyelesaikan 24 bendungan di tahun depan, namun (ditargetkan) akan selesai 13 bendungan,” ujar dia dalam konferensi pers secara virtual.

Sejumlah bendungan tersebut mencakup Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumatera Utara (Sumut), Karian di Banten, Cipanas dan Leuwikeris di Jawa Barat (Jabar), Jlantah di Jawa Tengah (Jateng), Sepaku Semoi di Kalimantan Timur, Pamukkulu di Sulawesi Selatan (Sulsel), Ameroro di Sulawesi Tenggara (Sultra), Sidan di Bali, Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Temef di Nusa Tenggara Timur.

“Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan (di tahun 2023) sekitar Rp10 triliun-an,” ucapnya.

Target prioritas lainnya, pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare di Daerah Irigasi (DI) Lematang Sumatera Selatan (Sumsel), Slinga di Jateng, Baliase dan Gilireng di Sulsel, Bintang Bano di NTB, dan Wanggar di Papua.

Serta, rehabilitasi irigasi seluas 98.700 ha antara lain DI Komering di Sumsel, DI Rentang, DI Cileuweung, DI Lakbok Selatan di Jabar, Cihaur dan Logung di Jateng, Karangtalun di Daerah Istimewa Yogyakarta, Mrican di Jawa Timur, Saddang di Sulsel, Malunda di Sulawesi Barat.
Selanjutnya bakal dibangun pula 4.575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27.825 unit PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum), dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya.

Selain itu juga pembiayaan perumahan dengan total alokasi anggaran Rp 34,2 triliun melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 220 ribu unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) 754.004 unit, serta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 54.924 unit.

Kementerian PUPR juga akan menata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 198 ha antara lain Waterfront City Pangururan dan Tele di KSPN Danau Toba, Kampung Seni Borobudur di Kujon Jateng, KSPN Wakatobi di Sultra, Kawasan Dieng di Jateng, kemudian Kawasan Kaimana di Papua Barat.

Lalu, penyelesaian pembangunan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jagoi Babang Kalimantan Barat, PLBN Long Midang, PLBN Labang, dan PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara.

“Berikutnya, program padat karya tetap dilanjutkan bahkan diperbesar (menjadi Rp 13,76 triliun) untuk bisa menyalurkan uang ke masyarakat,” kata Basuki.

Program Padat Karya dilanjutkan melalui pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), revitalisasi drainase jalan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pelaksanaan Percepatan Peningkatan Tata Guna Air lrigasi (P3TGAI), serta Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa yang ditargetkan akan menyerap 670 ribu tenaga kerja.

▪︎Pagu Tahun 2023

Menteri Basuki menyatakan, kementeriannya mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 125,2 triliun.

Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Rp 41,9 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 49,3 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 25 triliun, Ditjen Perumahan Rp 6,9 triliun, dan Sistem Informasi Bencana Banjir (SIBB), Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, Serta Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 1,9 triliun.

Pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2023 yang sebesar Rp 125,2 triliun mengalami perubahan dari pagu indikatif Rp 98,2 triliun atau bertambah Rp 27,1 triliun.

Perubahan itu mencakup dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp 20,8 triliun yang diusulkan untuk pekerjaan konstruksi kepada Ditjen Sumber Daya Air Rp 1,1 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 8,7 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 10,3 triliun, Ditjen Perumahan Rp 500 miliar, dan Ditjen Bina Konstruksi Rp 100 miliar.

“Tahun 2023, pagu TA sudah termasuk IKN sebesar Rp 20,8 triliun, dengan total anggaran IKN untuk yang prasarana dasar di kawasan inti rumah pemerintahan itu Rp 43 triliun dari tahun 2022-2024. Tahun 2022 dibutuhkan sekitar Rp 5,4 triliun karena jaraknya cuma lima bulan, 2023 sebesar Rp 20,8 triliun, dan sisanya di tahun 2024,” ungkap Basuki.

Kemudian, perubahan dari pagu indikatif mencakup pula untuk penuntasan proyek strategis infrastruktur sebesar Rp 6,1 triliun yang termasuk pemenuhan multi years contract (MYC) kepada Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp5 triliun guna penyelesaian beberapa bendungan, lalu Ditjen Perumahan sebesar Rp 500 miliar untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 22.900 unit di 12 provinsi.

Selanjutnya kepada Ditjen Cipta Kerja Rp 600 miliar untuk penyelesaian sejumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sementul di Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan, penataan kawasan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri Jawa Tengah, Rumah Gadang di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan di Nusa Tenggara Timur, Stadion Teladan Medan di Sumatera Utara, serta Pasar Alasa di Nias Utara Sumatera Utara.

Terakhir, tambahan sebesar Rp 27,1 triliun terhadap pagu anggaran TA 2023 untuk penyesuaian berupa penambahan Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp 300 miliar dan pengurangan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 200 miliar.

“Kementerian PUPR adalah kementerian yang ditugasi hanya untuk membelanjakan uang negara. Tujuannya tidak hanya membangun fisik, tetapi juga untuk tujuan membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lainnya seperti perumahan yang menghasilkan 144 turunan ikut tergerak, dan untuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna menggerakkan UKM,” pungkasnya.▪︎(FEND)