▪︎JAKARTA-POSMONEWS.COM,-
Kebijakan Pemerintah RI melarang ekspor crude palm oil (CPO) berdampak positif. Hingga saat ini minyak goreng yang sempat langka dan harganya melambung tinggi. Kini harga minyak goreng terjun bebas.
Tidak hanya soal harga, pasokan minyak goreng di pasar tradisional serta gerai-gerai mall dan mini market melimpah. Bahkan harga minyak goreng terpantau berfluktuasi setiap hari.
Entah karena promo diskon atau memang pasokan yang sedang banyak, harga minyak goreng dalam kemasan turun, meski untuk merek tertentu dan di lokasi tertentu, belum merata.
Sementara itu, harga minyak goreng curah juga mengalami naik-turun setiap harinya, secara nasional. Memang, sudah lebih melandai di bawah Rp 20.000 per kg. Jika dibandingkan kondisi pada saat awal pemerintah melepas harga minyak goreng ke mekanisme pasar dan memberi subsidi untuk minyak goreng curah per 16 Maret 2022 lalu.
Subsidi itu ditujukan agar minyak goreng curah di dalam negeri bisa memenuhi harga eceran tertinggi yang ditetapkan, yaitu Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg.
Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, harga minyak goreng curah naik Rp 200 menjadi Rp 17.700 per liter.
Sementara harga minyak goreng kemasan sederhana naik Rp 600 menjadi Rp 23.700 per liter. Dan harga minyak goreng kemasan premium turun Rp 300 menjadi Rp 26.300 per liter.
Harga ini adalah secara nasional pada Senin, 9 Mei 2022 dibandingkan harga pada Jumat, 13 Mei 2022. Lalu apakah harga minyak goreng di dalam negeri bisa kembali ke Rp 14.000 per liter?
Pemerintah sendiri melakukan berbagai jurus untuk menekan harga minyak goreng dan agar persediaan di pasar konsumen semakin banyak. Salah satunya dengan melarang ekspor minyak sawit mentah CPO dan turunannya mulai Kamis, 28 April 2022 hingga waktu ditentukan kemudian.
Presiden Joko Widodo dalam keterangannya mengatakan, langkah penutupan keran ekspor itu diharapkan bisa mendorong harga minyak goreng di dalam negeri semakin terjangkau.
“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng melimpah dengan harga terjangkau,” kata Jokowi dalam keterangan pers lewat akun Youtube Sekretariat Presiden.
Karena itu, Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyatakan dukungannya atas kebijakan tersebut dan memprediksi pemerintah bisa mencabut larangan sementara tersebut di bulan Mei ini.
“Nggak perlu dikhawatirkan. Kami membacanya ini sebagai shifting sementara. Ibaratnya mengisi danau dulu sampai penuh, dari yang tadinya alirannya terbagi ke danau dan ke samudera,” kata Sahat dalam keterangan pers virtual.
Apalagi, lanjut dia, Menko Perekonomian telah menegaskan, ketika target terpenuhi atau diibaratkan danau sudah penuh, dan sesuai dengan target harga eceran tertinggi (HET), regulasi akan diubah.
“Hanya sekitar 200 ribu ton per bulan. Nggak akan sulit mereka cepat. Apalagi BUMN sudah punya modal sehingga produsen minyak goreng nggak ada keraguan soal payment. Kenapa saya katakan Mei akan selesai, saat kondisi sulit aja, Kementerian Perindustrian targetkan 191.3000 ton di SIMIRAH, sudah tercapai 190 ribu,” kata Sahat.
“Ya (larangan ekspor dicabut Mei 2022). Tapi dengan indikator yang jelas. Dari pak Jokowi, ketersediaan dan harga terjangkau. Tapi, jangan pula seluruh Indonesia tapi harus dengan base knowledge bukan kira-kira. Banyak masalah karena semua berkira-kira,” kata Sahat.
**(aris/alams)
