JAKARTA-POSMONEWS,-
Direktorat Jenderal HAM kian meluaskan informasi terkait langkah strategis implementasi Bisnis dan HAM melalui dialog bilateral dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Selasa (12/10).
Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, yang didampingi oleh jajarannya menyambut hangat penyelenggaraan dialog ini, mengingat topik perkembangan dan pemajuan HAM di Indonesia saat ini sedang hangat diperbincangan dalam kondisi pandemik.
Turut hadir dari Kedubes AS di antaranya Kepala Bagian Politik, Staf bidang HAM dan Kebebasan Beragama, dan Direktur Ketahanan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan USAID.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Direktorat Jenderal HAM hangat memfokuskan diskusi terkait bisnis dan HAM. Sejalan dengan semangat UNGPs, Hajerati menyatakan KemenkumHAM selaku national focal point, berupaya untuk memastikan implementasi bisnis dan HAM dapat terwujud.
“Direktorat Jenderal HAM juga telah melakukan langkah-langkah penting dalam rangka Implementasi Bisnis dan HAM dengan meningkatkan kesadaran dan kapasitas mengenai Bisnis dan HAM di antara para pemangku kepentingan,” jelas Hajerati.
Selain melakukan pelatihan-pelatihan terkait bisnis dan HAM bersama dengan sejumlah K/L, pelaksanaan baseline study di tiga sektor bisnis, dan peluncuran aplikasi PRISMA, kini KemenkumHAM telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM). Kehadiran GTN BHAM ini diharapkan mampu mengakselarasi proses implementasi bisnis dan HAM di Indonesia.
“Dapat kami sampaikan bahwa GTN BHAM juga tengah mempercepat perampungan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) yang nantinya diharapkan akan mampu menjadi pedoman tidak hanya bagi Kementerian dan Lembaga tetapi juga pemerintah daerah dalam pelaksanaan bisnis dan HAM,” terang Hajerati.
Selain membahas topik bisnis dan HAM, topik berkenaan dengan perkembangan kondisi di Papua, UU ITE, dan revisi RUU KUHP juga sempat dibahas dalam pertemuan kali ini. Dalam kesempatan ini, kedua belah pihak juga membahas seputar peluang kerja sama di bidang HAM.
Kepala Bagian Politik Kyle Richardson menyampaikan Pemerintah AS akan menggelar agenda Democracy Summit pada awal Desember mendatang. KTT yang akan melibatkan sejumlah negara rencananya akan langsung dipimpin oleh Presiden AS Joe Biden.
“Indonesia merupakan negara besar yang terdepan dalam demokrasi, kami mengharapkan Menkumham dapat hadir pada Summit for Democracy, Desember 2021 nanti,” kata Kyle mengutip pernyataan Dubes AS untuk Indonesia, Sung Y. Kim.
**(anggel)
