SURABAYA-POSMONEWS,-
Belum dibukanya umrah bagi jemaah Indonesia ternyata bukan semata karena kebijakan Arab Saudi, namun juga perlu adanya sejumlah hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal PHU Kemenag RI Dr Nur Arifin MPd mengatakan setidaknya ada 5 peryaratan harus dilakukan Indonesia sebelum mengirimkan jemaah umrah ke Arab Saudi.
“Pertama, penanganan covid-19 di Indonesia perlu terus dimaksimalkan. Walaupun sudah berangsur membaik, namun masih fluktuatif dan belum stabil. Hal ini menjadi pertimbangan penting Arab Saudi,” ujar Nur Arifin pada acara “Pembinaan Peningkatan Kinerja PPIU/PIHK Jawa Timur” Kamis (23/9/2021) di Hotel Premier, Surabaya.
Kedua, kata Nur Arifin, vaksin yang dibutuhkan untuk calon jemaah umrah belum tersedia. “Sebagaimana kita ketahui, calon jemaah harus sudah vaksin yang ketiga (booster) dengan salah satu dari merk pfizer, moderna, astrazeneca dan johnson & johnson. Penggunaan vaksin booster sedang menunggu regulasi Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Yang ketiga, menurut Nur Arifin, bahwa barcode sertifikat vaksin di Indonesia belum terbaca oleh sistem di Arab Saudi.
“Sertifikat vaksin juga sedang kami carikan solusinya agar dapat terbaca QR Code sistem Arab Saudi. Pembicaraanya memlibatkan Kemenag, Kemenkes, dan Kemenkominfo”, ujar pria asal Nganjuk, Jatim ini.
Hal keempat yang harus disiapkan adalah protokol kesehatan berupa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. “Kami masih harus tuntaskan aturan karantina. Rancangan kami sebelum berangkat perlu karantina untuk PCR test dan menunggu hasilnya sekaligus pemeriksaan dokumen keberangkatan. Karantina kepulangan sudah ditetapkan BNPB selama 8×24 jam. Ini prosedur baku demi menjaga keselamatan warga Indonesia,” ujar Nur Arifin.
Sedangkan yang kelima, jemaah hanya bisa melakukan ibadah umrah di Mekah sebanyak 1 kali dalam waktu 14hari.
“Jadi, kalau ada jemaah yang merasa belum sempurna ibadah umrahnya, maka tidak bisa mengulang umrah lagi walaupun masih di Mekah. Karena sistemnya belum memperbolehkan,” tandas Dirbina.
Kendati begitu, lanjut Nur Arifin, pemerintah Indonesia terus melakukan dan
berusaha agar umrah untuk jemaah Indonesia segera dibuka. “Oleh karena itu, kami berencana akan membuka umrah terpusat keberangkatannya lewat Jakarta dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.
Menurut Arifin, umrah terpusat ini tidak seterusnya, namun hanya tahap awal. “Tujuannya untuk membangun kepercayaan pemerintah Arab Saudi bahwa warga Indonesia benar-benar steril dan tidak menyebarkan virus corona saat berada di Arab Saudi,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini bandara internasional yang dibuka pemerintah hanya dua bandara, yaitu Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Manado. Sehingga penetapan umrah satu pintu melalui Jakarta juga sudah menyesuaikan regulasi penerbangan.
Ketua Forum Komunikasi PPIU/PIHK Jawa Timur Ahmad Bajuri mengatakan bisa memahami kendala-kendala tersebut.
“Kami tetap menunggu sampai aturannya normal kembali, tanpa karantina dan sudah tersedia vaksin. Karena semua demi keselamatan jiwa”, ujarnya.
Namun Bajuri juga bisa memahami bila ada sebagian travel yang ingin segera memberangkatkan jemaah umrah. “Maklum, karena mereka juga didesak oleh jemaahnya yang sudah menunggu hampir 2 tahun,” ujar Direktur PT Bakkah Berkah Mulia ini. (za)
