Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejumlah menteri pun merespons kebijakan Anies yang sudah direncanakan sejak pekan lalu.
Sejumlah menteri tampak tak setuju yang terlihat dari tanggapan mereka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto salah satunya. Lalu apa alasan Airlangga?
“Sudah dijelaskan oleh Kepala BNPB bahwa sebetulnya yang namanya PSBB ini tidak pernah dihentikan. Jadi ini adalah yang terus berjalan,” tuturnya dalam konferensi pers virtual, Senin (14/9/20).
Airlangga menekankan, perlu adanya koordinasi sebelum mengambil keputusan. Koordinasi yang dimaksud juga terkait dengan sinkronisasi data, terutama terkait masyarakat luas.
“Kita perlu koordinasi untuk pengambilan keputusan apalagi kalau ini menyangkut berbagai hal dan terutamanya untuk kesehatan masyarakat. Tertentu data-data perlu disinkronkan,” ujarnya.
Airlangga juga menegaskan segala kebijakan yang diambil seharusnya sudah diputuskan terlebih dahulu. Seperti diketahui Anies mengumumkan rencana itu pada 9 September 2020 malam, kemudian Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 keluar setelahnya.
“Tentu yang disampaikan ke publik harus dalam bentuk hal yang sudah diputuskan, artinya sudah ada dasar hukumnya. Oleh karena itu kemarin dilakukan rapat koordinasi antara pemerintahan daerah Jabodetabek, jadi Gubernur Banten, Gubernur DKI, dan Gubernur Jawa Barat untuk mensinkronkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” tuturnya.(setneg/alam)
