Masa kepemimpinan, Drs. HM Sanusi, MM. sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Sabtu kemarin (14/3/20) Pemerintah Kabupaten Malang, menggelar “Sarasehan Kebangsaan Peranan Eksekutif dan Legislatif dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan”. di pendopo kabupaten setempat.
Kepedulian H. M. Sanusi, dibuktikan dengan cucuran dana APBD di dunia pendidikan. Buktinya pembagian dana BOSDA yang sesuai sasaran.
Menurutnya, untuk tahun 2021 BOSDA akan dinaikkan lagi. Kepedulian terhadap dunia pendidikan ini di sampaikan langsung oleh Bupati Malang, H. M Sanusi, dalam sarasehan di Pendopo Peringgitan (14/3), bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang, Drs. Didik Gatot Subroto, SH. MH. dan DPRD Jatim, Dr. Ir. Daniel Rohi, M. Eng, Sc.
Dalam sambutannya, H. M Sanusi, mengatakan bahwa BOSDA untuk RATK Rp. 15.000 persiswa, SD/MI Rp. 30.000 dan SMP/MTs Rp. 35.000 persiswa.”Karena saya pernah menjadi guru. Dalam situasi sekarang pendidikan memerlukan hubungan bathin jika rumah jauh ya di dekatkan,” katanya.
Lebih jauh H. M. Sanusi mengukapkan, jika tempat tinggalnya ada di Dampit dan mengajar di Kasembon ya jauh, gak efisien dalam mengajar,” paparnya.
“Pendidikan geratis wajib dilaksanakan itu perintah Bu Megawati Soekarnoputri terhadap saya. Pendidikan bisa bagus jika ingklut juga bagus, guru tidak susah mengajar, jika gizinya baik otomatis sehat dan akan cerdas. Saya tetap komitmen di dunia pendidikan,” pangkas Bupati Malang.
Sarasehan Kebangsaan yang digagas MGMP PPkn juga diisi tanya jawab dari Pud. TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA juga peserta didik. Dari guru GTT (Guru Tidak Tetap) Singosari Kabupaten Malang, perlunya mensejahterakan GGT.
Menurut Dr. Ir. Daniel Rohi Komisi B, DPRD Provinsi Jawa Timur mengatakan.”Ya masih harus di tingkatkan para GTT dan PTT, minimal setara dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) lah. Ini persoalan nasional, tetapi pemerintah daerah kabupaten dan provinsi harus memikirkan juga terkait GTT dan PTT. Bila GTT dan PTT di perhatikan lebih, tinggal diminta komitmennya bagi dunia pendidikan,” tegasnya.
Dia juga mengapresiasikan komitmen pemerintah Kabupaten Malang.”Yakni 31 persen anggaran APBD untuk pendidikan. 2/3 untuk gaji sedangkan pendidikan masih 1/3 saja, disini perlunya dibackup anggaran dari provinsi dan pusat,” urainya.
Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Drs. Didik Gatot Subroto, SH MH. di akhir acara mengatakan bahwa ADD maupun DD bisa digunakan untuk biaya pendidikan, karena di berikan maka penerima itu buat laporan keuangan jika ada pertanyaan dari BPK dipakai untuk dan seterusnya.”Untuk sekarang DD dan ADD setiap desa yang ada di kabupaten Malang sekitar 1,5 Milyar dan akan di tingkatkan 100 persen sehingga tiap desa bisa menerima 3 Milyar tiap tahunnya,” tambahnya. (Alamsyah/Jono/Pri)
