Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur, Zainudin Amali, saat menghadiri acara Pendidikan Politik Kader Muda Partai Golkar Jatim, mengatakan bahwa nantinya pengganti Ketua DPD Golkar Jatim tergantung ada dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Menurut pria yang akrab disapa ZA, kepada awak media, seperti sebelum-sebelumnya yang menjadi ketua adalah kader yang pernah menjadi pengurus. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini menuturkan, kader dari daerah pun bisa menjadi Ketua DPD Partai Golkar. Bahkan tidak ada larangan merangkap jabatan.
“Kemarin kan Pak Nyono Suharli dari daerah beliau juga kepala daerah. Wong saya juga menteri saja juga tidak apa-apa,” ujarnya sembari tersenyum.
Menyoal pilkada serentak 2020 Di 19 daerah? ZA berharap lebih dari pilkada 2015 yang lalu. Oleh sebab itu, secepatnya internal Golkar melihat survei dan lembaga survei. Diperkirakan Januari mendatang sudah bisandi rekomendasikan nama-namanya. Termasuk koalisi dengan parpol-parpol yang berjalan sesuai ketentuan DPP.
“Sesuai persyaratan yang ditentukan DPP, tidak ada mahar bagi calon. Yang penting bisa membayar saksi. Artinya tidak ada mahar itu bukan berarti partai membiayai dia. Tapi untuk membayar saksi, kampanye dan sosialisasi calon harus memiliki modal. Untuk biaya saksi, tergantung daerah masing-masing,” jelasnya.
Lebih lanjut dia menandaskan.“Kita lebih mengutamakan survei popularitas dan elektabilitas. Selain itu koalisi antarparpol yang menjadi syarat utama pencalonan kepala daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya Sekretaris DPD Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, mengatakan ada enam daerah yang akan menjadi target pemenangan dalam pilkada 2020 mendatang. Di antaranya Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, dan Kota Pasuruan. Haris
