Penindakan, Juga Harus Ada Monitoring

152 dibaca

Peringatan hari anti korupsi dunia yang jatuh pada 9 Desember. Oleh Pemprov Jatim acara dilaksanakan pada Jumat (13/12). Hal itu lantaran di hari anti korupsi beberapa hari yang lalu, Pemprov Jatim mendapat penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Penghargaan fenomenal yang langsung di serahkan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin didampingi MenPAN RB, Tjahjo Kumolo itu, diberikan kepada Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa. Lantaran Khofifah dianggap mampu menjadi pemimpin yang bisa membawa perubahan Jatim untuk menjadi lebih baik lagi.
Kali ini, peringatan hari anti korupsi dunia dilaksanakan di gedung Pemprov Jatim lantai 8 yang berada di jalan Pahlawan Surabaya. Dengan dihadiri pegawai/ASN Pemprov Jatim, pelajar, TK, Mahasiswa-wi dari Universitas Untag dan Airlangga Surabaya, ulama hingga tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan TNI dan Polri juga ikut hadir dalam acara tahunan ini.
Dari pantauan posmonews.com, acara kali ini dihadiri lebih dari 800 peserta, yang terbagi 500 pelajar dan 300 peserta undangan. Dengan mengangkat Tema “Jawa Timur Berprestasi Tanpa Korupsi”. Hal itu didasari tidak lepas dari banyaknya prestasi dan penghargaan Jatim satu tahun ini.
Menanggapi acara ini, Korwil KPK, Asep Rahmad Sukanya, mengucapkan terima kasih kepada Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa yang berkomitmen melakukan tata kelola pemerintahan.
“Saya berterimakasih kepada bu Khofifah yang secara serius melakukan tata kelola pemerintahannya. Kita juga melakukan strategi-strategi dalam bidang penindakan dan juga pendidikan anti korupsi. Dari tingkat keluarga sampai kedinasan,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Khofifah menyampaikan dan mengingatkan tentang penguatan integritas dalam pemerintahannya. Sebab hal itu menjadi permasalahan terbesar dalam seseorang melakukan tindakan pidana korupsi di wilayahnya.
“Kita saat ini harus saling menjaga, saling mengevaluasi dan saling meluruskan jika ada hal-hal yang sifatnya merugikan negara,” jelas wanita nomor satu di Jawa Timur ini.
Oleh sebab itu, di acara ini Pemprov Jatim berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntable- dan Responsip (Cettar). Agar segera dilakukan dan dikerjakan di dalam dinas-dinas di bawahnya. Sehingga percepatan pembangunan bisa diwujudkan.
Khofifah berharap, di akhir 2019 dan menyongsong tahun 2020. Di wilayah Jawa Timur tidak ada lagi korupsi. Karena tindakan itu tidak hanya melanggar hukum. Tetapi juga melanggar agama dan bisa memperlambat percepatan pembangunan. Khususnya pembangunan di wilayah Jatim.
“Harapan saya kedepan KPK tidak hanya melakukan pencegahan dan penindakan saja. Bisa jadi di wilayah Jatim ada deputi-deputi. Semisal monitoring atau yang lain agar kita selalu di ingatkan,” tegasnya, Jumat (13/12). Haris